Pancasila: Utopia yang Masih Dicari

Mulai tahun 2017, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa 1 Juni sebagai libur nasional Hari Lahir Pancasila. Keputusan tersebut jelas populer di mata masyarakat (siapa sih yang nggak mau tanggal merahnya tambah?). Niatnya pemerintah baik, mengembalikan kesadaran masyarakat atas nilai Pancasila. Di sisi lain, saya rasa kita perlu telaah lagi makna Pancasila di masyarakat masa kini. Apakah Pancasila, yang bertengger di dinding tiap kelas dan instansi pemerintahan, merupakan dasar yang kita inginkan dan amalkan?

Sekarang begini, kita selalu memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa. Simbol dari nilai-nilai pokok yang dipegang bangsa Indonesia. Identitas bangsa. Begitu seterusnya seperti kata buku pelajaran Kewarganegaraan. Lima sila sakti.

Masalahnya, apakah kita semua memahami Pancasila dalam sudut pandang yang sama? Pancasila terlalu umum dan abstrak sehingga setiap orang punya penafsiran sendiri. Hal itu lantas menimbulkan kerancuan. Tidak mungkin bergerak maju sebagai bangsa kalau nilai dasarnya masih rancu. Kita ingin sesuatu yang lebih konkret, dihasilkan dari nilai Pancasila. Nah, sekarang siapa yang berhak menafsirkan Pancasila itu sendiri?

Dalam pidatonya di peringatan Hari Lahir Pancasila, Joko Widodo membentuk UKP-PIP (Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila) berdasarkan Perpres No 54 Tahun 2017. Tugasnya adalah menyusun garis-garis besar haluan ideologi Pancasila dan road map pembinaan ideologi Pancasila. Sebuah usaha untuk menafsirkan Pancasila. Menurut saya, ini inisiatif baik dari pemerintah. Dengan catatan tidak mengulangi kesalahan pemerintah yang telah lalu.

Pada masa Orde Baru, dikenal P4 dan P7 yang juga merupakan usaha penafsiran Pancasila oleh pemerintah masa itu. Letak kesalahannya adalah Pancasila menjadi alat pemerintah untuk membentuk rezim otoriter. Siapapun yang menentang pemerintah artinya menentang Pancasila alias ancaman negara yang harus disingkirkan. Pancasila juga dijadikan pembenaran atas pembantaian PKI, sejarah kelam bangsa ini.

Pada masa Orde Lama, Soekarno pun memelintir sila keempat, mengumumkan perubahan konstitusi, dan mendeklarasikan diri sebagai presiden seumur hidup. Sebuah kontradiksi dimana beliau sendiri yang ikut merumuskan dan membacakan naskah Pancasila.

Pada masa reformasi, rakyat mendapatkan kebebasan politik besar sampai nilai Pancasila (yang masih berasosiasi kuat dengan Orde Baru) perlahan memudar. Kita cenderung ke arah liberal, layaknya negara berkembang yang ekonominya membaik. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah masih belum menampakkan hasil hingga saat ini.

Secara objektif, saya berpendapat bahwa Pancasila rawan penyimpangan tafsir oleh pemerintah. Jawaban ideal tentang siapa yang berhak menafsirkan Pancasila adalah orang yang ahli hukum, sejarah, dan sosial yang diakui secara nasional. Dalam Islam, hal tersebut analog dengan Al-Qur’an yang hanya boleh ditafsirkan oleh ahli bahasa Arab, hukum Islam, dan ilmu terkait serta diakui oleh umat. Apabila pemerintah saat ini mengumpulkan tokoh masyarakat dan para ahli lalu merumuskan tafsir Pancasila yang universal, maka Pancasila bisa sekali lagi menjadi nilai yang kita miliki bersama sebagai bangsa.

Saat ini, Pancasila masih sebuah utopia. Nilai luhur idaman bangsa. Identitas yang diinginkan Indonesia, bukan identitas Indonesia masa kini. Posisinya yang masih bertengger di dinding kelas dan kantor masih belum berpindah ke hati. Tapi kita masih mencari. Ya, kita perlu mencari.

Iklan
opini Bela negara

Sebuah Opini: Perlukah Wajib Bela Negara?

Hangatnya berita soal wajib bela negara bagi penduduk Indonesia membuat saya tertarik. Benarkah Indonesia membutuhkan program bela negara? Lewat tulisan ini, saya mengupas aktivitas yang dilakukan dalam bela negara dan relevansinya dengan masalah yang dihadapi bangsa ini.

Pendahuluan

Bela negara berbeda dengan wajib militer meskipun dasarnya sama. Konsep induk keduanya adalah melindungi eksistensi negara. Wajib militer merupakan usaha untuk memperoleh dukungan militer dari rakyat sipil. Apabila negara dalam kondisi darurat (misalnya perang), rakyat sipil yang telah terlatih dapat diterjunkan untuk kepentingan militer. Israel, Korea Selatan, dan Singapura menerapkan kebijakan ini untuk melindungi negara mereka. Sementara bela negara lebih menekankan pada sikap dan kesadaran untuk menjaga eksistensi suatu bangsa.

Ryamirzad, Menteri Pertahanan RI, menyatakan bahwa kesadaran masyarakat terhadap Pancasila sudah menurun. Hal tersebut membuat kesadaran berbangsa menjadi lemah. Indonesia dipandang rentan dari berbagai segi. Untuk itu beliau merumuskan program wajib bela negara sebagai bentuk penguatan bangsa Indonesia. Tidak tanggung-tanggung, beliau menargetkan Indonesia memiliki 100 juta kader bela negara dalam jangka 10 tahun.

Piramida penduduk Indonesia 2015

Untuk mencapai 100 juta kader bela negara, warga negara di bawah umur 50 tahun diwajibkan ikut. Piramida ini menunjukkan betapa besar elemen tersebut. (Gambar: Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035 [Bappenas])

Pro dan Kontra

Kalau dilihat dari niat memperkuat negara Indonesia, alasan program ini nampak logis. Tapi memangnya sedemikian rentan terhadap ancaman sampai memerlukan 100 juta kader bela negara? Bukankah dalam bela negara cuma ada latihan baris-berbaris, pengetahuan pancasila, dan dasar kemiliteran? Padahal ancaman masa kini lebih banyak dari segi ekonomi, budaya, informasi, dan sebagainya. Berarti bela negara kan tidak relevan untuk kehidupan zaman ini.

Paragraf di atas adalah contoh argumentasi pihak yang kontra terhadap bela negara. Saya bilang, nanti dulu. Mari kita menyelami apa yang sesungguhnya bakal dipelajari dalam bela negara. Baca lebih lanjut